Header Ads

LightBlog

Mendagri Ingatkan Stabilitas Nasional, Wawali Samarinda Tekankan Kendali Inflasi Daerah

SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda melalui Bagian Ekonomi menggelar Rapat Pengendalian Inflasi Rutin Mingguan yang dirangkaikan dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait perkembangan situasi terkini, Selasa (2/9/2025). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Samarinda, Gedung PKK Kota Samarinda, dipimpin langsung Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri, serta diikuti jajaran Forkopimda dan perangkat daerah terkait.

Kegiatan ini dilaksanakan serentak secara nasional melalui Zoom Meeting yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian.

Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan bahwa Presiden telah mengambil langkah strategis menghadapi dinamika nasional, mulai dari rapat kabinet, pertemuan dengan tokoh agama, ormas, hingga partai politik. Kepala daerah diminta segera menggelar rapat Forkopimda, membangun komunikasi intensif dengan tokoh masyarakat, serta melaksanakan doa lintas agama.

 

Mendagri juga menekankan agar kepala daerah tetap berada di wilayah masing-masing, bersikap sederhana, serta menghindari pesta maupun gaya hidup mewah.

“Demo damai dilindungi undang-undang, tetapi harus dibatasi agar tidak merusak, menjarah, atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Sementara aksi anarkis harus ditindak tegas sesuai hukum,” tegasnya.

Di bidang ekonomi, Mendagri menginstruksikan agar pemerintah daerah memperbanyak pasar murah, mempercepat distribusi beras Bulog, dan memperkuat program pro-rakyat untuk menjaga stabilitas harga. Selain itu, partisipasi masyarakat melalui siskamling juga perlu digalakkan kembali demi menjaga keamanan bersama.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri menekankan sejumlah langkah teknis pengendalian inflasi di daerah. Ia meminta agar harga beras SBHT diseragamkan untuk menghindari perbedaan harga di lapangan yang berpotensi menimbulkan keresahan.

“Pemindahan depo Pertamina ke Palaran juga harus dipercepat untuk mencegah potensi konflik. LPG 3 kg wajib tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak, sementara Bulog perlu segera menyerap hasil panen agar petani tidak merugi,” jelasnya.

Selain itu, pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai juga menjadi perhatian.

“Secara umum inflasi Samarinda masih dalam kondisi aman, yakni di angka 2,02 persen. Namun stabilitas ini tetap harus kita jaga bersama,” tambahnya.

Rapat ini dihadiri jajaran Forkopimda dan pejabat Pemkot Samarinda, antara lain Kapolresta Samarinda, perwakilan Dandim 0901, Kejari, Sekda, Asisten II, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kepala Inspektorat, serta sejumlah kepala OPD.  (RIZ/KMF-SMR)

Tidak ada komentar